Posted on: 19/11/2026 Posted by: Petrus Letsoin Comments: 0

Siapa Anggotanya dan Apa Tugasnya Ketika Uskup Meninggal Dunia?

Martin Selitubun, Pr.

KOMSOS – Ketika seorang Uskup Diosesan meninggal dunia, Takhta Keuskupan menjadi lowong atau disebut Sede Vacante. Dalam keadaan ini, salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting adalah Kolegium Konsultor (Collegium Consultorum).

Bagi sebagian umat Katolik, nama lembaga ini mungkin belum terlalu dikenal. Bahkan, tidak semua orang memahami apa tugas dan kewenangannya dalam pemerintahan keuskupan.

Padahal, dalam keadaan tertentu, Kolegium Konsultor dapat mengambil alih pemerintahan sementara keuskupan. Lembaga ini juga mempunyai tugas penting untuk memilih Administrator Diosesan yang akan memimpin keuskupan selama masa Takhta Lowong.

Karena itu, penting bagi setiap keuskupan untuk memahami keberadaan dan fungsi Kolegium Konsultor.

1. Apa itu Kolegium Konsultor?

Kolegium Konsultor adalah kelompok imam yang dipilih oleh Uskup Diosesan dari antara anggota Dewan Imam (Consilium Presbyterale). Menurut Kanon 502 §1, jumlah anggotanya paling sedikit enam orang dan paling banyak dua belas orang. Mereka ditetapkan untuk masa tugas lima tahun.

Dengan demikian, Kolegium Konsultor bukan kelompok imam yang terbentuk secara spontan ketika Uskup meninggal dunia. Lembaga ini harus sudah dibentuk sebelumnya oleh Uskup Diosesan sesuai ketentuan hukum Gereja.

Kolegium Konsultor mempunyai tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dalam keadaan normal, lembaga ini membantu menjalankan beberapa tanggung jawab pemerintahan keuskupan yang oleh hukum dipercayakan kepadanya.

Namun, perannya menjadi semakin penting ketika Takhta Keuskupan lowong.

2. Apa perbedaan Dewan Imam dan Kolegium Konsultor?

Kedua lembaga ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda.

Dewan Imam merupakan kelompok imam yang membantu Uskup Diosesan dalam memimpin keuskupan. Menurut Kanon 495, Dewan Imam berfungsi sebagai semacam senat Uskup dan mewakili para imam dalam membantu pemerintahan keuskupan.

Sementara itu, Kolegium Konsultor merupakan kelompok khusus yang dipilih oleh Uskup dari antara anggota Dewan Imam. Jumlahnya lebih terbatas, yaitu enam sampai dua belas imam.

Perbedaan lainnya terletak pada tugas dan kewenangannya. Dewan Imam pada umumnya memiliki suara konsultatif, sedangkan Kolegium Konsultor mempunyai kewenangan tertentu yang secara khusus diberikan oleh hukum Gereja. Karena itu, tidak semua anggota Dewan Imam otomatis menjadi anggota Kolegium Konsultor. Demikian pula, tidak semua imam yang memegang jabatan penting dalam Kuria Keuskupan otomatis memiliki hak suara dalam pemilihan Administrator Diosesan.

3. Apa tugas Kolegium Konsultor ketika Takhta Keuskupan lowong?

Ketika Uskup meninggal dunia, Kolegium Konsultor mempunyai beberapa tanggung jawab penting.

Pertama, mengambil alih pemerintahan sementara apabila tidak ada Uskup Auksilier.

Kanon 419 menentukan bahwa ketika Takhta Keuskupan lowong, pemerintahan sementara beralih kepada Uskup Auksilier. Jika terdapat beberapa Uskup Auksilier, pemerintahan dijalankan oleh Uskup Auksilier yang paling senior berdasarkan tanggal pengangkatannya.

Apabila tidak ada Uskup Auksilier, pemerintahan sementara beralih kepada Kolegium Konsultor, kecuali Takhta Suci menentukan lain.

Jadi, perlu dipahami bahwa Kolegium Konsultor tidak selalu langsung mengambil alih pemerintahan keuskupan. Hal itu bergantung pada ada atau tidaknya Uskup Auksilier.

Kedua, memilih Administrator Diosesan.

Menurut Kanon 421 §1, Kolegium Konsultor harus memilih Administrator Diosesan dalam waktu delapan hari sejak menerima berita mengenai Takhta Keuskupan yang lowong.

Administrator Diosesan adalah imam yang dipilih secara legitim untuk memimpin keuskupan selama masa Takhta Lowong, sampai Uskup baru mengambil alih keuskupan secara kanonik.

Ketiga, menjalankan fungsi Dewan Imam selama Takhta Lowong.

Kanon 501 §2 menentukan bahwa ketika Takhta Keuskupan lowong, Dewan Imam berhenti menjalankan tugasnya dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh Kolegium Konsultor.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Kolegium Konsultor tidak hanya berkaitan dengan pemilihan Administrator Diosesan, tetapi juga dengan kesinambungan beberapa fungsi pemerintahan keuskupan selama masa peralihan.

4. Siapa yang memimpin Kolegium Konsultor ketika Uskup meninggal?

Dalam keadaan normal, Kolegium Konsultor dipimpin oleh Uskup Diosesan.

Namun, ketika Takhta Keuskupan lowong atau terhalang, Kanon 502 §2 mengatur bahwa Kolegium Konsultor dipimpin oleh orang yang untuk sementara menjalankan tugas Uskup menurut hukum.

Jika orang yang menjalankan pemerintahan sementara itu belum ditetapkan, Kolegium Konsultor dipimpin oleh imam yang paling senior berdasarkan tanggal tahbisan di antara para anggotanya.

Artinya, apabila tidak ada Uskup Auksilier dan Kolegium Konsultor mengambil alih pemerintahan sementara, imam yang paling senior berdasarkan tahbisan di antara anggotanya memimpin Kolegium tersebut sampai ada Administrator Diosesan yang dipilih secara legitim.

Ketentuan ini penting agar Kolegium Konsultor tetap dapat menjalankan tugasnya secara teratur.

5. Contoh kasus: Uskup meninggal dunia tanpa Uskup Auksilier

Bayangkan sebuah keuskupan bernama Keuskupan B. Uskup Diosesan, Mgr. Andreas, meninggal dunia pada suatu malam di rumah sakit.

Keuskupan tersebut tidak memiliki Uskup Auksilier. Namun, sebelumnya Uskup telah membentuk Kolegium Konsultor yang terdiri atas delapan orang imam.

Sejak Uskup meninggal dunia, Takhta Keuskupan menjadi lowong. Berdasarkan Kanon 419, pemerintahan sementara beralih kepada Kolegium Konsultor. Karena belum ada Administrator Diosesan, Kolegium Konsultor dipimpin oleh imam yang paling senior berdasarkan tanggal tahbisan di antara para anggotanya, sesuai Kanon 502 §2.

Selanjutnya, Kolegium Konsultor segera mengadakan pertemuan dan menyelenggarakan pemilihan Administrator Diosesan. Pemilihan tersebut harus dilakukan dalam waktu delapan hari sejak Kolegium menerima berita mengenai Takhta yang lowong.

Setelah melalui proses pemilihan yang sah, Kolegium Konsultor memilih Rm. Alex sebagai Administrator Diosesan. Setelah menerima pemilihannya, Rm. Alex mulai menjalankan tugas sebagai Administrator Diosesan.

Sejak saat itu, pemerintahan keuskupan dijalankan oleh Administrator Diosesan sampai Uskup baru mengambil alih keuskupan secara kanonik.

Contoh ini memperlihatkan bahwa Kolegium Konsultor mempunyai peranan yang sangat penting. Lembaga ini bukan hanya menyelenggarakan pemilihan, tetapi dalam keadaan tertentu juga menjadi pihak yang menjalankan pemerintahan sementara.

6. Bagaimana jika masa tugas Kolegium Konsultor sudah berakhir?

Pertanyaan ini sangat penting, terutama bagi keuskupan yang mungkin belum memperbarui susunan Kolegium Konsultornya.

Menurut Kanon 502 §1, Kolegium Konsultor dibentuk untuk masa lima tahun. Namun, hukum Gereja juga memberikan ketentuan yang jelas: setelah masa lima tahun berakhir, Kolegium Konsultor tetap menjalankan tugas-tugasnya sampai Kolegium Konsultor yang baru dibentuk.

Artinya, berakhirnya masa lima tahun tidak dengan sendirinya menghilangkan keberadaan dan kewenangan Kolegium Konsultor.

Ketentuan ini dibuat agar tidak terjadi kekosongan kelembagaan hanya karena masa tugas lima tahun telah berakhir.

Karena itu, jika Uskup meninggal dunia sementara masa tugas Kolegium Konsultor telah berakhir, tetapi Kolegium yang baru belum dibentuk, Kolegium yang lama tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai hukum.

7. Bagaimana jika Kolegium Konsultor tidak pernah dibentuk?

Ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kanon 502 §1 menghendaki agar setiap keuskupan membentuk Kolegium Konsultor. Pembentukannya bukan sekadar pilihan administratif, melainkan ketentuan hukum Gereja.

Jika suatu keuskupan tidak pernah membentuk Kolegium Konsultor, atau terdapat persoalan serius mengenai keabsahan pembentukannya, keadaan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan menunjuk beberapa imam secara informal lalu menganggap mereka sebagai Kolegium Konsultor.

Perlu diperiksa terlebih dahulu dokumen pembentukan, keputusan pengangkatan anggota, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kanon 421 §2 juga memberikan jalan keluar apabila Administrator Diosesan tidak berhasil dipilih secara legitim dalam waktu yang ditentukan, apa pun penyebabnya. Dalam keadaan demikian, kewenangan untuk menetapkannya beralih kepada Uskup Metropolitan. Jika Takhta Metropolitan juga lowong, atau Takhta Metropolitan dan Takhta Sufragan sama-sama lowong, kewenangan tersebut beralih kepada Uskup Sufragan yang paling senior berdasarkan tanggal pengangkatannya.

Selain itu, Kanon 502 §3 memungkinkan Konferensi Para Uskup menetapkan bahwa tugas-tugas Kolegium Konsultor dipercayakan kepada Kapitel Katedral. Ketentuan ini perlu diperhatikan sesuai dengan norma yang berlaku bagi Konferensi Para Uskup yang bersangkutan.

Jadi, apabila terdapat persoalan mengenai keberadaan atau keabsahan Kolegium Konsultor, keuskupan perlu segera meminta petunjuk dari otoritas gerejawi yang berwenang. Tidak boleh membentuk kelompok pemilih sendiri tanpa dasar hukum.

8. Apakah semua imam boleh ikut memilih Administrator Diosesan?

Tidak. Hak memilih Administrator Diosesan berada pada anggota Kolegium Konsultor yang sah.

Imam lain, termasuk mereka yang memegang jabatan penting dalam Kuria Keuskupan, tidak otomatis mempunyai hak suara apabila bukan anggota Kolegium Konsultor.

Mereka dapat diminta memberikan masukan atau membantu persiapan administratif. Namun, hal tersebut tidak menjadikan mereka pemilih dalam pemilihan Administrator Diosesan.

Karena itu, daftar anggota Kolegium Konsultor harus jelas dan didukung oleh dokumen pengangkatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penutup

Kolegium Konsultor bukan sekadar lembaga penasihat Uskup. Dalam keadaan Takhta Keuskupan lowong, lembaga ini mempunyai tanggung jawab yuridis yang sangat penting bagi kesinambungan pemerintahan keuskupan.

Karena itu, setiap keuskupan perlu memastikan bahwa Kolegium Konsultor dibentuk secara sah, jumlah anggotanya sesuai ketentuan hukum, masa tugasnya diperhatikan, dan dokumen pengangkatannya tersimpan dengan baik.

Para imam yang menjadi anggota Kolegium Konsultor juga perlu memahami tugas dan tanggung jawab kanonik mereka. Sebab, ketika Uskup meninggal dunia, mereka mungkin harus segera menjalankan tanggung jawab penting bagi kehidupan keuskupan.

Dasar hukum: Kanon 495–502, khususnya Kanon 501 dan 502; serta Kanon 419 dan 421 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Leave a Comment