Posted on: 19/11/2026 Posted by: Petrus Letsoin Comments: 0

Syarat, Kriteria, dan Tanggung Jawab

Martin Selitubun, Pr.

KOMSOS – Ketika seorang Uskup Diosesan meninggal dunia, Takhta Keuskupan menjadi lowong atau disebut Sede Vacante. Dalam keadaan ini, Gereja tidak membiarkan pemerintahan keuskupan berjalan tanpa pemimpin. Hukum Gereja menyediakan mekanisme untuk memilih seorang imam yang akan menjalankan tugas sebagai Administrator Diosesan. Namun, muncul beberapa pertanyaan: Apakah semua imam dapat dipilih menjadi Administrator Diosesan? Apakah Vikaris Jenderala tau Ekonom Keuskupan dapat menduduki jabatan tersebut?

Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kanon 423–425, memberikan ketentuan mengenai jabatan Administrator Diosesan. Ketentuan ini penting agar pemilihan dilakukan secara sah dan orang yang terpilih sungguh mampu menjalankan tanggung jawabnya.

1. Apa itu Administrator Diosesan?

Administrator Diosesan adalah seorang imam yang dipilih secara legitim untuk memimpin sebuah keuskupan selama Takhta Keuskupan lowong.

Ia menjalankan pemerintahan keuskupan sampai Uskup baru mengambil alih keuskupan secara kanonik.

Dengan demikian, Administrator Diosesan bukan Uskup baru dan tidak menerima tahbisan episkopal. Ia adalah pemimpin sementara yang memperoleh kewenangannya berdasarkan hukum Gereja dan pemilihan yang sah.

Menurut Kanon 423 §1, hanya boleh ada satu Administrator Diosesan. Karena itu, tidak dibenarkan adanya dua orang yang secara bersamaan mengaku atau menjalankan jabatan Administrator Diosesan untuk satu keuskupan.

2. Apa syarat utama untuk menjadi Administrator Diosesan?

Kanon 425 §1 menetapkan dua persyaratan utama agar seseorang dapat dipilih secara sah.

Pertama, harus seorang imam yang telah genap berusia 35 tahun.

Artinya, calon Administrator Diosesan harus sudah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun pada saat pemilihan.

Seorang imam yang belum mencapai usia tersebut tidak dapat dipilih secara sah, meskipun ia mempunyai pengalaman panjang dalam pelayanan pastoral atau memegang jabatan penting di keuskupan.

Kedua, belum dipilih, ditunjuk, atau diajukan untuk Takhta Keuskupan yang sedang lowong itu.

Ketentuan ini dimaksudkan agar jabatan Administrator Diosesan tidak diberikan kepada seseorang yang sudah mempunyai kedudukan sebagai calon Uskup untuk Takhta yang sama berdasarkan proses penunjukan atau pengajuan yang dimaksud dalam hukum.

Jadi, usia 35 tahun dan status sebagai imam merupakan syarat penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan.

3. Apakah usia dan status imamat sudah cukup?

Kanon 425 §2 menghendaki agar Administrator Diosesan dipilih dari antara para imam yang unggul dalam ajaran dan kebijaksanaan. Apa maksudnya?

Pertama, unggul dalam ajaran.

Seorang Administrator Diosesan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang iman dan ajaran Gereja. Ia juga perlu memahami hukum kanonik, tata pemerintahan gerejawi, serta tanggung jawab pastoral seorang pemimpin keuskupan.

Pengetahuan tersebut penting karena selama masa Takhta Lowong, ia harus mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum Gereja.

Kedua, memiliki kebijaksanaan.

Kebijaksanaan diperlukan karena masa Takhta Lowong dapat menghadirkan berbagai persoalan. Misalnya, persoalan hubungan antar imam, pengelolaan keuangan, pelayanan pastoral, administrasi, dan kesinambungan program keuskupan.

Administrator Diosesan harus mampu mengambil keputusan dengan tenang, mempertimbangkan berbagai kepentingan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau merugikan keuskupan.

Dengan demikian, seorang calon tidak cukup hanya memenuhi persyaratan usia dan status imamat. Ia juga perlu memiliki kualitas pribadi yang mendukung tugas kepemimpinan.

4. Apakah Vikaris Jenderal dapat menjadi Administrator Diosesan?

Seorang Vikaris Jenderal dapat dipilih menjadi Administrator Diosesan selama memenuhi persyaratan dalam Kanon 425. Namun, jabatan Vikaris Jenderal tidak otomatis menjadikannya Administrator Diosesan ketika Uskup meninggal dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 417, kewenangan Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal berakhir setelah mereka menerima berita yang pasti mengenai wafatnya Uskup. Karena itu, apabila seorang Vikaris Jenderal ingin menjadi Administrator Diosesan, ia tetap harus dipilih secara legitim oleh Kolegium Konsultor.

Pengalaman sebagai Vikaris Jenderal tentu dapat menjadi bekal dalam menjalankan pemerintahan keuskupan, tetapi hak untuk menjadi Administrator Diosesan tetap bergantung pada pemilihan yang sah.

5. Bolehkah Ekonom Keuskupan menjadi Administrator Diosesan?

Bisa, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan dipilih secara legitim. Namun, ada satu ketentuan penting yang harus diperhatikan. Kanon 423 §2 melarang Administrator Diosesan merangkap jabatan Ekonom Keuskupan. Mengapa? Karena pemerintahan keuskupan dan pengelolaan keuangan harus tetap mempunyai pembagian tanggung jawab yang jelas. Administrator Diosesan memimpin pemerintahan keuskupan, sedangkan Ekonom Keuskupan bertanggung jawab mengelola harta benda keuskupan menurut ketentuan hukum.

Jadi, apabila seorang Ekonom Keuskupan terpilih menjadi Administrator Diosesan, ia tidak boleh terus menjalankan kedua jabatan tersebut secara bersamaan. Harus ada pengaturan agar jabatan Ekonom Keuskupan dijalankan oleh orang lain sesuai ketentuan hukum.

6. Apakah seorang pastor paroki dapat dipilih?

Pada prinsipnya, bisa.

Kanon 425 tidak membatasi calon Administrator Diosesan hanya pada imam yang sedang menjabat sebagai Vikaris Jenderal atau pejabat Kuria Keuskupan.

Karena itu seorang pastor paroki, imam yang bertugas di lembaga pendidikan, atau imam yang menjalankan pelayanan lain dapat dipilih, asalkan memenuhi persyaratan hukum. Namun, Kolegium Konsultor perlu mempertimbangkan kemampuan calon untuk menjalankan pemerintahan keuskupan. Pengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan membangun kerja sama merupakan hal-hal yang patut diperhatikan.

Dengan demikian, jabatan yang sedang dipegang seorang imam tidak otomatis membuatnya berhak atau tidak berhak menjadi Administrator Diosesan. Yang menentukan adalah persyaratan hukum dan pemilihan yang sah.

7. Contoh kasus: Pemilihan Administrator setelah Uskup meninggal dunia

Bayangkan sebuah keuskupan bernama Keuskupan D. Uskup Diosesan, Mgr. Andreas, meninggal dunia setelah sakit beberapa waktu. Keuskupan tersebut tidak memiliki Uskup Auksilier. Karena itu, berdasarkan Kanon 419, pemerintahan sementara beralih kepada Kolegium Konsultor.

Kolegium Konsultor kemudian mengadakan pemilihan Administrator Diosesan. Ada tiga imam yang dipertimbangkan:

  • Rm. YAkobus, berusia 48 tahun, seorang Vikaris Jenderal.
  • Rm. Yoakim, berusia 52 tahun, seorang Ekonom Keuskupan.
  • Rm. Petrus, berusia 40 tahun, seorang Pastor Paroki.

Ketiganya telah ditahbiskan menjadi imam dan telah berusia lebih dari 35 tahun. Dengan demikian, dari segi usia dan status imamat, mereka memenuhi persyaratan dasar.

Kolegium Konsultor kemudian mempertimbangkan pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing calon untuk memimpin keuskupan.

Misalnya, Kolegium Konsultor akhirnya memilih Rm. Petrus sebagai Administrator Diosesan. Pemilihan ini harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum Gereja. Contoh ini memperlihatkan bahwa jabatan sebelumnya bukan penentu otomatis siapa yang menjadi Administrator Diosesan. Setiap calon harus memenuhi persyaratan hukum dan dipilih secara legitim oleh Kolegium Konsultor.

8. Apakah Administrator Diosesan otomatis menjadi calon Uskup berikutnya?

Tidak. Hal ini perlu dipahami oleh umat Katolik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pemilihan Administrator Diosesan dan pengangkatan Uskup baru merupakan dua proses yang berbeda. Administrator Diosesan dipilih oleh Kolegium Konsultor untuk menjalankan pemerintahan keuskupan selama Takhta Lowong.

Sementara itu, menurut Kanon 377 §1, pengangkatan Uskup merupakan kewenangan bebas Paus.

Karena itu, seseorang yang telah menjadi Administrator Diosesan tidak otomatis mempunyai hak untuk menjadi Uskup berikutnya. Ia juga tidak otomatis menjadi calon yang harus dipertimbangkan atau dipilih oleh Paus.

Tugas Administrator Diosesan adalah menjaga kesinambungan pemerintahan dan kehidupan pastoral keuskupan sampai Uskup baru mengambil alih secara kanonik.

9. Bagaimana jika Administrator Diosesan dipilih tanpa memenuhi persyaratan?

Kanon 425 §3 memberikan ketentuan apabila persyaratan dalam §1 diabaikan.

Dalam keadaan demikian, Uskup Metropolitan, atau apabila Takhta Metropolitan lowong, Uskup Sufragan yang paling senior berdasarkan tanggal pengangkatannya, setelah memastikan keadaan yang terjadi, harus menunjuk Administrator Diosesan sebagai pengganti orang yang telah dipilih secara tidak legitim. Artinya, pemilihan yang mengabaikan persyaratan dalam Kanon 425 §1 tidak dapat dianggap sah begitu saja.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Gereja tidak hanya mengatur siapa yang memilih Administrator Diosesan, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mengatasi pemilihan yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum.

Penutup

Jabatan Administrator Diosesan bukan sekadar jabatan untuk mengisi kekosongan administratif. Ia merupakan tanggung jawab gerejawi yang membutuhkan kematangan pribadi, pengetahuan iman, pemahaman hukum Gereja, kebijaksanaan, dan kemampuan memimpin.

Seorang imam yang telah berusia 35 tahun atau lebih belum tentu otomatis menjadi Administrator Diosesan. Ia harus memenuhi seluruh persyaratan hukum dan dipilih secara legitim oleh Kolegium Konsultor.

Karena itu, Kolegium Konsultor perlu menjalankan tugas pemilihan dengan penuh tanggung jawab. Pilihan mereka akan menentukan siapa yang dipercaya menjaga pemerintahan dan kehidupan pastoral keuskupan selama masa peralihan kepemimpinan.

Dasar hukum: Kanon 377 §1, 419, 421, dan 423–425 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Leave a Comment