Memahami Prosedur Pemilihan Menurut Hukum
Oleh: Martin Selitubun, Pr.
KOMSOS – Ketika seorang Uskup Diosesan meninggal dunia, Takhta Keuskupan menjadi lowong atau disebut Sede Vacante. Dalam keadaan ini, Gereja perlu segera menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan keuskupan sampai Uskup baru mengambil alih tugasnya.
Untuk itu, Kitab Hukum Kanonik menetapkan adanya pemilihan Administrator Diosesan. Pemilihan ini bukan sekadar kesepakatan antarimam atau penunjukan berdasarkan jabatan sebelumnya. Ada aturan yang harus diikuti, mulai dari siapa yang berhak memilih, bagaimana pemungutan suara dilakukan, sampai kapan orang yang terpilih mulai menjalankan tugasnya.
Ketentuan utama mengenai hal ini terdapat dalam Kanon 421 dan Kanon 424, yang mengarahkan pemilihan sesuai dengan Kanon 165–178.
1. Siapa yang berhak memilih Administrator Diosesan?
Menurut Kanon 421 §1, Administrator Diosesan dipilih oleh Kolegium Konsultor. Artinya, hak memilih berada pada para imam yang secara sah menjadi anggota Kolegium Konsultor, bukan pada seluruh imam di keuskupan.
Karena itu, Uskup Emeritus, Vikaris Jenderal, para dekan, pastor paroki, maupun pejabat Kuria Keuskupan tidak otomatis mempunyai hak suara apabila mereka bukan anggota Kolegium Konsultor.
Mereka dapat memberikan masukan atau membantu persiapan pemilihan, tetapi hak suara tetap berada pada anggota Kolegium Konsultor yang sah.
Perlu diperhatikan pula bahwa Kanon 421 §1 menyebut kemungkinan pengecualian berdasarkan Kanon 502 §3, yaitu apabila Konferensi Para Uskup telah menetapkan bahwa tugas Kolegium Konsultor dipercayakan kepada Kapitel Katedral.
2. Kapan pemilihan harus dilakukan?
Kanon 421 §1 menetapkan bahwa Administrator Diosesan harus dipilih dalam waktu delapan hari sejak Kolegium Konsultor menerima berita mengenai Takhta Keuskupan yang lowong.
Perlu diperhatikan bahwa batas waktu ini tidak selalu dihitung sejak saat Uskup meninggal dunia. Yang menjadi patokan adalah saat berita mengenai kekosongan Takhta diterima. Batas waktu tersebut dimaksudkan agar keuskupan tidak terlalu lama berada dalam keadaan pemerintahan sementara.
Bagaimana jika dalam waktu delapan hari Administrator Diosesan belum berhasil dipilih secara legitim?
Kanon 421 §2 memberikan jalan keluar. Kewenangan untuk menunjuk Administrator Diosesan beralih kepada Uskup Metropolit.
Jika Takhta Metropolit juga lowong, atau Takhta Metropolit dan Takhta Sufragan sama-sama lowong, kewenangan tersebut beralih kepada Uskup Sufragan yang paling senior berdasarkan tanggal pengangkatannya.
Dengan demikian, pemilihan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian hanya karena Kolegium Konsultor mengalami kebuntuan.
3. Bagaimana proses pemilihan dimulai?
Langkah pertama adalah memanggil seluruh anggota Kolegium Konsultor yang mempunyai hak suara.
Kanon 166 mengatur bahwa semua anggota harus dipanggil secara legitim. Tidak boleh ada anggota yang sengaja tidak diundang atau dikeluarkan dari proses pemilihan.
Mengapa hal ini penting?
Karena setiap anggota Kolegium Konsultor mempunyai hak untuk ikut menentukan siapa yang akan memimpin keuskupan selama Takhta Lowong.
Kanon 166 juga mengatur akibat apabila terdapat anggota yang tidak dipanggil:
- Jika seorang anggota tidak dipanggil dan tidak hadir, pemilihan pada prinsipnya tetap sah. Namun, anggota yang bersangkutan dapat meminta agar pemilihan dibatalkan dalam waktu tiga hari sejak mengetahui adanya pemilihan, apabila terbukti bahwa ia memang tidak dipanggil.
- Jika lebih dari sepertiga anggota yang harus dipanggil tidak diundang, pemilihan tidak sah, kecuali semua anggota yang tidak dipanggil ternyata hadir.
Karena itu, daftar anggota, surat undangan, bukti penyampaian undangan, serta berita acara pemanggilan harus dipersiapkan dengan baik.
4. Bagaimana pemungutan suara dilakukan?
Pemilihan Administrator Diosesan mengikuti ketentuan Kanon 165–178.
Dalam pemilihan melalui pemungutan suara, Kanon 172 menentukan bahwa suara yang diberikan harus memenuhi lima persyaratan:
- Bebas, artinya pemilih tidak boleh dipaksa atau diancam untuk memilih calon tertentu.
- Rahasia, artinya pilihan setiap anggota tidak boleh diketahui melalui surat suara.
- Pasti, artinya pilihan yang diberikan harus jelas.
- Mutlak, artinya suara tidak boleh disertai syarat tertentu.
- Tertentu, artinya suara harus menunjuk kepada satu calon yang dapat diidentifikasi.
Sebagai contoh, seorang anggota tidak boleh menulis: “Saya memilih Rm. Andreas, asalkan ia bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.”
Suara harus diberikan secara jelas dan tanpa syarat tambahan.
Kerahasiaan suara juga penting untuk menjaga kebebasan setiap anggota. Tidak boleh ada tekanan, ancaman, atau pengaruh yang menghilangkan kebebasan pemilih.
5. Siapa yang menghitung suara?
Kanon 173 mengatur bahwa sebelum pemilihan dimulai, sekurang-kurangnya dua orang skrutator harus ditunjuk dari antara anggota Kolegium Konsultor.
Skrutator adalah petugas yang membantu memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan benar.
Tugas mereka antara lain:
- Mengumpulkan surat suara.
- Memeriksa jumlah surat suara.
- Memastikan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih.
- Menghitung dan membacakan hasil suara.
- Mengumumkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon.
Jika jumlah surat suara ternyata lebih banyak daripada jumlah pemilih, pemilihan tersebut tidak sah.
Seluruh proses pemilihan juga harus dicatat secara teliti oleh sekretaris. Catatan tersebut ditandatangani oleh sekretaris, pimpinan rapat, dan para skrutator, kemudian disimpan dalam arsip Kolegium Konsultor.
Dengan demikian, hasil pemilihan mempunyai dokumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Berapa suara yang diperlukan agar seseorang terpilih?
Menurut Kanon 119 angka 1, dalam pemilihan oleh suatu kolegium, calon pada prinsipnya harus memperoleh mayoritas mutlak dari anggota yang hadir, kecuali hukum atau statuta menetapkan lain.
Mayoritas mutlak berarti lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
Contohnya:

Jadi, apabila delapan anggota Kolegium Konsultor hadir, seorang calon harus memperoleh sekurang-kurangnya lima suara untuk terpilih pada tahap pemungutan suara yang mensyaratkan mayoritas mutlak.
Bagaimana jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak?
Kanon 119 angka 1 mengatur tahapan berikut:
- Dilaksanakan pemungutan suara pertama.
- Jika belum ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak, dilaksanakan pemungutan suara kedua.
- Jika pemungutan suara kedua juga belum menghasilkan calon terpilih, pemungutan suara ketiga dilakukan terhadap dua calon yang memperoleh suara terbanyak.
- Jika lebih dari dua calon memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama, dua calon yang lebih tua berdasarkan umur diikutsertakan dalam pemungutan suara ketiga.
- Jika dalam pemungutan suara ketiga terjadi kesamaan jumlah suara, calon yang lebih tua berdasarkan umur dianggap terpilih.
Dengan demikian, hukum Gereja menyediakan mekanisme agar pemilihan tidak terus-menerus mengalami kebuntuan.
7. Apakah orang yang terpilih boleh menolak?
Boleh. Kanon 177 memberikan hak kepada orang yang terpilih untuk menerima atau menolak pemilihan tersebut.
Setelah diberitahu secara resmi mengenai hasil pemilihan, orang yang terpilih mempunyai waktu delapan hari yang berguna untuk menyampaikan penerimaan atau penolakannya.
Istilah “hari yang berguna” perlu diperhatikan. Artinya, penghitungan waktu mengikuti ketentuan hukum kanonik mengenai hari-hari yang berguna, bukan sekadar menghitung delapan hari kalender tanpa memperhatikan ketentuan tersebut.
Jika orang yang terpilih menolak, ia kehilangan seluruh hak yang timbul dari pemilihan tersebut. Kolegium Konsultor kemudian harus melakukan pemilihan baru.
Sebaliknya, apabila ia menerima pemilihan, proses menuju pelaksanaan jabatan dapat dilanjutkan.
8. Kapan Administrator Diosesan mulai menjalankan tugas?
Kanon 178 menegaskan bahwa orang yang terpilih memperoleh jabatan melalui penerimaan pemilihan apabila pemilihan tersebut tidak memerlukan pengukuhan.
Dalam hal Administrator Diosesan, tidak diperlukan pengukuhan dari Paus atau otoritas gerejawi lain untuk memperoleh kuasa pemerintahan.
Namun, ada satu kewajiban penting yang tidak boleh dilupakan. Menurut Kanon 427 §2 dan Kanon 833 nomor 4, Administrator Diosesan wajib mengucapkan Pengakuan Iman sebelum mulai menjalankan tugasnya.
Dengan demikian, urutannya adalah:
- Kolegium Konsultor memilih calon Administrator Diosesan.
- Hasil pemilihan diberitahukan secara resmi kepada orang yang terpilih.
- Orang tersebut menerima pemilihannya dalam waktu yang ditentukan.
- Ia mengucapkan Pengakuan Iman sesuai ketentuan hukum.
- Ia mulai menjalankan tugas sebagai Administrator Diosesan.
Setelah menerima pemilihan, ia memperoleh kuasa jabatannya tanpa memerlukan pengukuhan tambahan.
9. Contoh kasus: Pemilihan Administrator setelah Uskup meninggal dunia
Bayangkan sebuah keuskupan bernama Keuskupan M. Uskup Diosesan, Mgr. Andreas, meninggal dunia pada tanggal 10 November.
Keuskupan tersebut tidak memiliki Uskup Auksilier. Karena itu, berdasarkan Kanon 419, pemerintahan sementara beralih kepada Kolegium Konsultor.
Kolegium Konsultor terdiri atas delapan orang imam yang masih sah menjadi anggota. Setelah menerima berita mengenai wafatnya Uskup, mereka segera dipanggil untuk mengadakan pemilihan Administrator Diosesan.
Dalam rapat tersebut, seluruh delapan anggota hadir. Setelah memeriksa persyaratan calon, Kolegium Konsultor mengadakan pemungutan suara secara rahasia.
Pada pemungutan suara pertama, hasilnya sebagai berikut:

Karena terdapat delapan anggota yang hadir, seorang calon harus memperoleh sekurang-kurangnya lima suara untuk mencapai mayoritas mutlak. Dengan demikian, belum ada calon yang terpilih.
Pemungutan suara kedua kemudian dilakukan. Hasilnya tetap belum menghasilkan calon dengan mayoritas mutlak.
Karena itu, sesuai Kanon 119 nomor 1, dilakukan pemungutan suara ketiga antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara sebelumnya.
Misalnya, pada pemungutan suara ketiga, Rm. Babset memperoleh lima suara dan Rm. Armat memperoleh tiga suara.
Dengan demikian, Rm. Babset memperoleh mayoritas yang diperlukan dan terpilih menjadi Administrator Diosesan.
Setelah diberitahu secara resmi, Rm. Bapset menerima pemilihan tersebut dalam waktu yang ditentukan dan mengucapkan Pengakuan Iman sebelum mulai menjalankan tugas.
Sejak menerima pemilihan, ia memperoleh kuasa sebagai Administrator Diosesan tanpa memerlukan pengukuhan tambahan.
Contoh ini memperlihatkan bahwa pemilihan Administrator Diosesan bukan keputusan sepihak seorang imam atau pejabat keuskupan. Prosesnya harus mengikuti aturan pemanggilan, pemungutan suara, penghitungan, penerimaan, dan kewajiban hukum lainnya.
Penutup
Pemilihan Administrator Diosesan merupakan tindakan hukum gerejawi yang sangat penting. Proses ini bukan sekadar menentukan siapa yang akan memimpin keuskupan sementara, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan keuskupan tetap berjalan berdasarkan hukum Gereja.
Karena itu, setiap anggota Kolegium Konsultor perlu memahami hak dan tanggung jawabnya. Mereka harus memilih secara bebas, bertanggung jawab, dan dengan memperhatikan kepentingan seluruh umat Allah di keuskupan.
Dokumentasi pemilihan juga tidak boleh diabaikan. Surat pemanggilan, daftar hadir, surat suara, berita acara penghitungan, hasil pemilihan, penerimaan dari orang yang terpilih, serta Pengakuan Iman perlu disimpan dengan baik.
Dasar hukum: Kanon 119, 165–178, 421, 424, 427 §2, dan 833 angka 4 Kitab Hukum Kanonik 1983.

