Martin Selitubun, Pr.
KOMSOS – Ketika seorang Uskup Diosesan meninggal dunia dan Takhta Keuskupan menjadi lowong, perhatian umat biasanya langsung tertuju pada siapa yang akan memimpin keuskupan. Namun, ada satu bidang pelayanan yang tidak boleh luput dari perhatian: pengelolaan harta benda dan keuangan keuskupan.
Keuskupan bukan hanya persekutuan umat, tetapi juga memiliki badan hukum yang memiliki harta benda, anggaran, aset, dan kewajiban. Selama masa Sede Vacante, semua itu tetap harus dikelola dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dewan Keuangan, Ekonom, serta lembaga-lembaga keuskupan memiliki peran penting untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pengelolaan, penyalahgunaan, atau keputusan yang merugikan Gereja.
Hukum Gereja telah mengatur struktur dan tanggung jawab pengelolaan harta benda keuskupan secara jelas. Kanon 492 dalam KHK 1983 mengatur pembentukan Dewan Keuangan di setiap keuskupan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang beriman kristiani yang ahli dalam ekonomi dan hukum sipil serta jujur. Dewan ini diketuai oleh Uskup Diosesan atau delegatusnya.
Kanon 493 juga menetapkan tugas Dewan Keuangan, yaitu setiap tahun mempersiapkan anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kepemimpinan keuskupan, dan pada akhir tahun memeriksa pertanggungjawaban keuangan.
Kanon 494 mengatur jabatan Ekonom Diosesan, yang diangkat oleh Uskup setelah mendengarkan Kolegium Konsultor dan Dewan Keuangan. Ekonom bertugas mengelola harta benda keuskupan di bawah otoritas Uskup, dan pada pergantian tahun memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Keuangan. Jabatan Ekonom bersifat stabil dan tidak otomatis berhenti ketika takhta lowong.
Kanon 1279 §1 menegaskan bahwa pengelolaan harta benda gerejawi berada pada pihak yang secara langsung memimpin badan hukum yang memiliki harta tersebut. Selama Sede Vacante, prinsip ini tetap berlaku, dengan penyesuaian pada kewenangan Administrator Diosesan.
Kanon 1284 §1 mewajibkan setiap administrator harta benda Gereja untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian seorang bapak rumah tangga yang baik, menjaga agar harta benda tidak hilang atau rusak, dan melindungi kepemilikan Gereja menurut hukum sipil yang berlaku.
Kanon 1287 §1 mewajibkan para pengelola harta benda Gereja untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Ordinaris, dan Ordinaris menyerahkannya kepada Dewan Keuangan untuk diperiksa.
Di atas semua ketentuan ini, berlaku prinsip agung “Sede Vacante nihil innovetur” (Kanon 428 §1), yakni selama takhta lowong, tidak boleh ada pembaruan atau perubahan mendasar. Pemerintahan harus berjalan dalam kesinambungan dengan kebijakan terakhir Uskup, dan keputusan dibatasi pada apa yang benar-benar diperlukan demi pelayanan Gereja.
Dengan dasar ini, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dewan Keuangan, Ekonom, dan lembaga-lembaga keuskupan selama masa Sede Vacante.
1. Memastikan jabatan Ekonom tetap berjalan
Jabatan Ekonom Diosesan tidak dengan sendirinya berakhir karena wafatnya Uskup. Ekonom tetap menjalankan tugasnya mengelola harta benda keuskupan sesuai dengan anggaran yang telah disusun Dewan Keuangan dan di bawah otoritas yang sah. Jika Ekonom yang sedang menjabat kemudian terpilih menjadi Administrator Diosesan, maka menurut Kanon 494 §2 ia harus melepaskan jabatan Ekonom, dan Dewan Keuangan perlu memilih Ekonom sementara.
2. Menjalankan tugas Dewan Keuangan secara rutin
Dewan Keuangan tetap menjalankan fungsi konsultatif dan pengawasan. Rapat-rapat untuk memeriksa arus kas, anggaran berjalan, dan kewajiban keuangan tetap dilaksanakan. Dewan Keuangan juga mendampingi Administrator Diosesan dalam memahami kondisi keuangan keuskupan, tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif yang menjadi tugas Administrator.
3. Menjaga dan menginventarisasi aset keuskupan
Seluruh aset tetap, properti, sertifikat tanah, kendaraan, dan barang berharga lainnya harus dipastikan tercatat dalam inventaris dan tidak mengalami perubahan kepemilikan atau pengalihan yang tidak sah. Prinsip nihil innovetur melarang tindakan yang dapat mengurangi atau membebani harta benda keuskupan secara tidak semestinya. Inventaris ini juga menjadi dasar bagi laporan kepada Uskup baru kelak.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang tertib
Ekonom tetap menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini disampaikan kepada Dewan Keuangan untuk diperiksa, dan kepada Administrator Diosesan sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan sementara. Ketertiban laporan menjadi wujud kehati-hatian seorang administrator yang baik (Kanon 1284 §1).
5. Menghindari keputusan besar yang bersifat mendasar
Selama Sede Vacante, tidak boleh diambil keputusan yang mengubah secara mendasar kebijakan keuangan, melakukan investasi besar, menjual aset strategis, atau membuat komitmen keuangan jangka panjang yang mengikat keuskupan di masa depan. Keputusan semacam ini berada di luar batas kewenangan masa peralihan dan harus menunggu Uskup baru, kecuali benar-benar mendesak dan sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Mendukung Administrator Diosesan dalam urusan ekonomi
Administrator Diosesan memiliki kewenangan yang sama dengan Uskup Diosesan dalam hal pemerintahan, termasuk dalam urusan ekonomi, tetapi tetap terikat pada prinsip nihil innovetur dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan hak-hak Uskup yang akan datang. Dewan Keuangan dan Ekonom membantu Administrator dengan data, analisis, dan pertimbangan yang diperlukan, sehingga keputusan yang diambil tetap sah dan bijaksana.
7. Menyiapkan laporan komprehensif untuk Uskup baru
Ketika Uskup baru mengambil alih keuskupan, Dewan Keuangan dan Ekonom harus siap menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kondisi keuangan, aset, kewajiban, dan pekerjaan yang belum selesai. Laporan ini memungkinkan Uskup baru memulai pemerintahan tanpa kehilangan informasi penting dan tanpa harus mengulang proses pendataan dari awal.
8. Menjaga transparansi dan menghindari konflik kepentingan
Masa peralihan adalah masa yang rawan spekulasi. Karena itu, setiap keputusan keuangan harus didokumentasikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Anggota Dewan Keuangan dan Ekonom hendaknya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau perpecahan di tengah umat.
Jadi, secara singkat dapet dikatakan bahwa Dewan Keuangan, Ekonom, dan lembaga-lembaga keuskupan bukan sekadar pelengkap struktur gerejawi. Mereka adalah penjaga keberlangsungan pelayanan Gereja di bidang harta benda, yang memungkinkan karya pastoral, pendidikan, sosial, dan pewartaan tetap berjalan.
Selama masa Sede Vacante, tugas mereka bukan untuk mengambil alih kepemimpinan, melainkan untuk memastikan bahwa apa yang telah dipercayakan kepada Gereja tetap terpelihara dengan baik sampai seorang gembala baru datang.
Prinsip Sede Vacante nihil innovetur bukanlah larangan untuk bekerja, melainkan ajakan untuk bekerja dengan kesinambungan, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Harta benda Gereja adalah milik umat Allah, dan mereka yang dipercayakan untuk mengelolanya dipanggil untuk setia sampai akhir.

