Memimpin keuskupan tanpa mengambil alih hak Uskup yang akan datang
Martin Selitubun, Pr.
KOMSOS – Setelah dipilih secara legitim dan menerima jabatan, Administrator Diosesan mempunyai tanggung jawab untuk memimpin keuskupan selama Takhta Lowong (Sede Vacante). Kehidupan Gereja harus tetap berjalan meskipun Uskup Diosesan telah meninggal dunia atau Takhta Keuskupan mengalami kekosongan karena sebab lain.
Namun, muncul beberapa pertanyaan penting: apakah kewenangan Administrator Diosesan sama dengan Uskup Diosesan? Apakah ia dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat? Bolehkah ia mengubah struktur Kuria Keuskupan atau mengambil keputusan besar mengenai aset keuskupan?
Untuk memahami hal ini, kita perlu memperhatikan Kanon 427–429 Kitab Hukum Kanonik 1983. Ketiga kanon tersebut menjelaskan kewenangan, batas kekuasaan, dan kewajiban Administrator Diosesan selama Takhta Lowong.
1. Apakah Administrator Diosesan mempunyai kuasa seperti Uskup?
Kanon 427 §1 menyatakan bahwa Administrator Diosesan terikat oleh kewajiban-kewajiban dan mempunyai kuasa yang dimiliki Uskup Diosesan, kecuali hal-hal yang dikecualikan karena hakikatnya atau berdasarkan ketentuan hukum.
Artinya, Administrator Diosesan bukan sekadar penjaga kantor atau pengelola administrasi keuskupan. Ia sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan keuskupan selama Takhta Lowong.
Dalam praktiknya, ia bertanggung jawab menjaga kelangsungan pelayanan pastoral, mengawasi pelaksanaan tugas para imam, memastikan Kuria Keuskupan tetap berfungsi, dan mengambil keputusan pemerintahan yang diperlukan.
Dengan demikian, keuskupan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pemimpin hanya karena Uskup Diosesan telah meninggal dunia.
Meskipun demikian, kewenangan Administrator Diosesan bukanlah kewenangan tanpa batas. Ia harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan hukum Gereja dan sifat sementara dari jabatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Apakah Administrator Diosesan wajib membuat Pengakuan Iman?
Ya. Menurut Kanon 427 §2 dan Kanon 833 nomor 4, Administrator Diosesan wajib mengucapkan Pengakuan Iman sebelum mulai menjalankan tugasnya.
Pengakuan Iman ini merupakan tanda kesetiaan kepada iman dan ajaran Gereja Katolik serta tanggung jawab untuk menjalankan pelayanan gerejawi sesuai dengan ajaran Gereja.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Administrator Diosesan bukan sekadar jabatan administratif. Ia menerima tanggung jawab pemerintahan Gereja yang harus dijalankan dalam kesetiaan kepada iman, hukum, dan persekutuan gerejawi.
3. Apa arti prinsip Sede vacante nihil innovetur?
Inilah salah satu prinsip paling penting dalam pemerintahan keuskupan selama Takhta Lowong.
Kanon 428 §1 menyatakan: Sede vacante nihil innovetur. Artinya, selama Takhta Lowong, janganlah dilakukan perubahan atau pembaruan yang tidak semestinya.
Prinsip ini harus dipahami secara tepat. Administrator Diosesan bukanlah pemilik keuskupan. Ia tidak boleh menggunakan masa Takhta Lowong untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan keuskupan atau mengurangi hak Uskup yang akan datang.
Misalnya, ia harus sangat berhati-hati apabila hendak mengubah struktur pemerintahan keuskupan, menetapkan kebijakan pastoral jangka panjang, atau mengambil keputusan besar yang mempunyai konsekuensi bagi masa depan keuskupan.
Namun, prinsip ini tidak berarti bahwa semua kegiatan administrasi harus dihentikan. Keputusan rutin, pelayanan pastoral, pembayaran kewajiban, pemeliharaan aset, dan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan umat tetap harus dilaksanakan sesuai hukum.
Jadi, yang harus dihindari bukanlah setiap keputusan atau tindakan baru, melainkan tindakan yang tidak semestinya dan dapat merugikan keuskupan atau hak Uskup yang akan datang.
4. Bolehkah Administrator Diosesan mengangkat dan memberhentikan imam?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati.
Kanon 427 §1 memang memberikan kepada Administrator Diosesan kuasa yang dimiliki Uskup Diosesan. Akan tetapi, pelaksanaan kuasa tersebut tetap dibatasi oleh Kanon 428 dan ketentuan hukum lainnya.
Karena itu, tidak tepat apabila dikatakan bahwa Administrator Diosesan sama sekali tidak boleh melakukan pengangkatan atau pemindahan imam. Sebaliknya, juga tidak tepat apabila dikatakan bahwa ia bebas melakukan semua perubahan sebagaimana Uskup Diosesan yang sedang menjabat.
Misalnya, apabila sebuah paroki mengalami kekosongan pastor karena pastor sebelumnya meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan tugas, Administrator dapat mengambil langkah yang diperlukan agar pelayanan umat tetap berlangsung.
Namun, apabila tidak ada kebutuhan mendesak, keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pejabat yang bersifat tetap dan berdampak panjang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
Setiap keputusan harus memperhatikan jenis jabatan, ketentuan hukum yang berlaku, kebutuhan pastoral, serta kemungkinan dampaknya terhadap pemerintahan Uskup yang akan datang.
Dengan demikian, Administrator Diosesan harus membedakan antara keputusan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan pelayanan dan keputusan yang justru menciptakan perubahan besar yang dapat ditunda sampai Uskup baru menjabat.
5. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan dan aset keuskupan?
Administrator Diosesan bertanggung jawab menjaga agar pengelolaan keuangan dan harta benda keuskupan tetap berjalan. Ia harus memastikan kewajiban keuangan dipenuhi, kegiatan pastoral tetap mendapat dukungan, dan aset keuskupan dipelihara dengan baik.
Dalam menjalankan tugas tersebut, ia harus memperhatikan peranan Dewan Keuangan, Ekonom Keuskupan, serta norma-norma pengelolaan harta benda Gereja.
Kanon 1284, misalnya, mewajibkan para pengelola harta benda Gereja menjalankan tugasnya dengan ketelitian seorang kepala keluarga yang baik. Mereka harus menjaga agar harta benda yang dipercayakan kepada mereka tidak hilang atau rusak serta mengelolanya sesuai ketentuan hukum.
Bagaimana jika Administrator Diosesan ingin menjual tanah, gedung, atau aset penting milik keuskupan?
Tindakan semacam ini tidak boleh dilakukan secara sepihak. Kanon 1291–1295 mengatur persyaratan pengalihan harta benda Gereja, termasuk alasan yang wajar, penilaian yang semestinya, dan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Administrator harus memperhatikan prinsip Sede vacante nihil innovetur. Masa Takhta Lowong tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan transaksi besar yang tidak diperlukan atau dapat merugikan keuskupan dan hak Uskup yang akan datang.
Prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban harus tetap dijaga.
6. Mengapa arsip keuskupan harus dilindungi?
Kanon 428 §2 secara tegas melarang orang-orang yang sementara menjalankan pemerintahan keuskupan, maupun siapa pun, mengambil, menghancurkan, atau mengubah dokumen Kuria Keuskupan.
Larangan ini sangat penting karena arsip keuskupan mempunyai nilai administratif, pastoral, historis, dan yuridis.
Di dalam arsip keuskupan terdapat dokumen pembaptisan, perkawinan, tahbisan, keputusan Uskup, dokumen keuangan, perkara Tribunal Gerejawi, serta dokumen kepemilikan aset.
Tidak seorang pun boleh memanfaatkan masa Takhta Lowong untuk menghilangkan, menyembunyikan, atau mengubah dokumen demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Perlindungan arsip merupakan bagian dari tanggung jawab Administrator Diosesan untuk menjaga kesinambungan kehidupan dan tata kelola keuskupan.
7. Apa kewajiban pastoral Administrator Diosesan?
Administrator Diosesan bukan hanya pemimpin administratif. Ia juga mempunyai tanggung jawab pastoral terhadap umat. Kanon 429 mewajibkan Administrator Diosesan untuk bertempat tinggal di wilayah keuskupannya dan mempersembahkan Misa bagi umat (Missam pro populo) sesuai ketentuan Kanon 388.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Administrator Diosesan tidak hanya menyangkut pemerintahan, tetapi juga kehidupan rohani umat. Ia harus memastikan agar pelayanan sakramen, pendampingan umat, perayaan liturgi, dan kegiatan pastoral lainnya tetap berlangsung.
Dengan demikian, umat tidak boleh merasa ditinggalkan hanya karena keuskupan sedang tidak memiliki Uskup Diosesan.
8. Contoh kasus: Uskup meninggal dunia dan keuskupan memasuki masa Takhta Lowong
Sebagai contoh, di Keuskupan O. Pada tanggal 10 Maret, Uskup Diosesan meninggal dunia. Sejak kematiannya diketahui secara pasti, Takhta Keuskupan menjadi lowong.
Pemerintahan sementara kemudian dijalankan menurut ketentuan Kanon 419. Setelah Administrator Diosesan dipilih secara legitim dan menerima jabatan, ia mulai menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana ditentukan Kanon 427.
Dalam masa pemerintahannya, muncul beberapa persoalan.
Pertama, kekosongan pastor di sebuah paroki.
Salah satu paroki tidak memiliki pastor karena pastor sebelumnya meninggal dunia. Administrator Diosesan menunjuk seorang imam untuk melayani paroki tersebut agar umat tetap mendapatkan pelayanan sakramen dan pendampingan pastoral. Tindakan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan pelayanan umat.
Kedua, rencana perubahan besar dalam struktur keuskupan.
Administrator berencana memindahkan beberapa pastor, mengangkat pejabat baru secara definitif, dan merombak struktur Kuria Keuskupan. Padahal, tidak ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan perubahan tersebut.
Dalam situasi ini, Administrator harus mempertimbangkan prinsip Sede vacante nihil innovetur. Perubahan yang tidak mendesak dan berdampak panjang sebaiknya tidak dilakukan selama masa Takhta Lowong.
Ketiga, tawaran pembelian tanah milik keuskupan.
Sebuah perusahaan menawarkan harga tinggi untuk membeli tanah milik keuskupan. Administrator tidak boleh langsung menyetujui dan menandatangani penjualan tersebut. Ia harus memeriksa ketentuan hukum mengenai pengalihan harta benda Gereja, memperoleh izin dan persetujuan yang diwajibkan, serta mempertimbangkan kepentingan keuskupan.
Keempat, permintaan untuk mengubah dokumen lama.
Seorang pejabat meminta agar beberapa dokumen lama dalam arsip Kuria Keuskupan diubah karena dianggap dapat menimbulkan persoalan. Administrator harus menolak permintaan tersebut. Kanon 428 §2 secara tegas melarang pengambilan, penghancuran, atau perubahan dokumen Kuria Keuskupan.
Dari contoh ini terlihat bahwa Administrator Diosesan tidak boleh hanya diam dan membiarkan keuskupan berjalan tanpa arah. Ia harus mengambil keputusan apabila pelayanan umat dan kelangsungan pemerintahan membutuhkannya.
Namun, ia juga tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk melakukan perubahan besar yang tidak diperlukan atau mengambil keputusan yang dapat merugikan keuskupan dan hak Uskup yang akan datang.
Penutup
Administrator Diosesan mempunyai kewenangan yang luas, tetapi bukan kewenangan tanpa batas. Ia harus memimpin keuskupan dengan kesadaran bahwa dirinya sedang menjalankan tugas sementara. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga kesinambungan pemerintahan, memastikan pelayanan pastoral tetap berlangsung, serta melindungi kepentingan dan harta benda keuskupan sampai Uskup baru mengambil alih secara kanonik.
Masa Takhta Lowong bukan kesempatan untuk membangun kekuasaan baru, melainkan kesempatan untuk menjaga apa yang telah dipercayakan Gereja.
Dasar hukum: Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 427–429; Kanon 833 angka 4; Kanon 1284; serta Kanon 1291–1295.

